ATR-BPN dan Dinas Pertanahan Apa Bedanya?

TANYA PROPERTI

Apakah ATR-BPN yg coach maksud atau beda lg dgn Dinas Pertanahan dan Tata Ruang coach?..

COACH YUDHA ADHYAKSA

Berbeda, kalau Dinas Pertanahan & Tata Ruang Dinas itu kedaerahan sedangkan BPN mencakup Nasional

Dinas itu unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pertanahan dan tata ruang, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan BPN pada pemerintahan Presiden Joko Widodo dibuat Kementerian baru bernama Kementerian Agraria dan Tata Ruang Indonesia, jadi sejak 27 Oktober 2014, Badan Pertanahan Nasional berada di bawah naungan Menteri Agraria dan Tata Ruang.

Semoga jelas ya

Pelajari Dasar Pertanahan dan Tata Ruang Property di SekolahUMKM.com

Memahami perbedaan kewenangan BPN dan instansi pertanahan di daerah penting bagi developer agar tidak salah menentukan tempat untuk mengecek status, peruntukan, dan aspek tata ruang lahan. Di SekolahUMKM.com, Anda dapat mempelajari berbagai aspek bisnis developer properti syariah secara lebih praktis dan terstruktur. Biayanya hanya Rp50.000/bulan.

Kesimpulan

BPN dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang merupakan instansi yang berbeda. BPN berada dalam lingkup pemerintahan pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, sedangkan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang merupakan bagian dari pemerintah daerah.

Bagi developer, memahami kewenangan masing-masing instansi akan membantu menentukan pihak yang tepat ketika melakukan pengecekan dan pengurusan terkait pertanahan maupun tata ruang.

FAQ: Pertanyaan yang Paling Sering Diajukan

Apakah BPN dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang merupakan instansi yang sama?

Tidak. Keduanya memiliki lingkup pemerintahan yang berbeda. BPN berada dalam lingkup pemerintahan pusat, sedangkan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah.

Kapan developer perlu berhubungan dengan BPN?

BPN berkaitan dengan urusan pertanahan dalam lingkup kewenangan pemerintah pusat, sehingga developer perlu memahami perannya ketika melakukan proses administrasi dan pengurusan pertanahan.

Mengapa developer perlu memahami Dinas Pertanahan dan Tata Ruang daerah?

Karena aspek pertanahan dan tata ruang juga berkaitan dengan kebijakan serta kewenangan pemerintah daerah. Memahami instansi daerah membantu developer mengetahui pihak yang tepat untuk urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Apakah pengecekan lahan cukup dilakukan melalui satu instansi saja?

Tidak selalu. Developer perlu memahami jenis informasi dan kewenangan yang sedang diperiksa agar dapat berkoordinasi dengan instansi yang tepat, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Penulis

Yudha Adhyaksa, founder SekolahUMKM dan konsultan bisnis. Berpengalaman 12 tahun di 4 bank internasional, termasuk sebagai Manager Asia. Berpengalaman dalam tata kelola korporasi, manajemen risiko, ekspor-impor, financial crime, dan transformasi proses bisnis. Melalui SekolahUMKM, ia membawa standar bisnis korporasi ke UMKM agar berkembang dengan sistem bisnis yang kuat.